Selamat siang para budiman ,,,, bagai mana apakah anda sudah makan siang,,, ?
kali ini saya akan membahas tentang Komunikasi politik ,,
Berikut beberapa resume buku yang saya ketik,,,,
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan anda.
DI SUSUN OLEH
MUHAMMAD RENDI
1 BAB1
Komunikasi
Politik Sebagai Bidang Baru
Komunikasi politik
sebagai studi atau pengetahuan yang muncul pada masa kontenporer. Walaupun sebenarnya
peristiwa komuikasi politik telah berlangsung sejak masa perang dunia 1, babi
ni akan membahas tentang sejarah, metode yang digunakan dalam komuniasi
politik, dan studi yang sudah dilakukan dalam ranah kajian komunikasi politik
terutama tradisi keilmuan di dunia Barat seperti Amerika dan Eropa.
A.
LATAR BELAKANG DAN
PERKEMBANGAN KOMUNIKASI POLITIK DI AMERIKA
Salah satu perkembangan di amerika adalah
pendekatan yang di sebut perspektif ‘’new rhetoric’’. Pendekatan ini
sebenernya berada diantara yang tradisional dan yang eksperiensial, new
rhetoric, percaya bahwa hubungan yang stabil dapat di temukan dalam interaksi
manusia.
B.
BIDANG KAJIAN
KOMUNIKASI POLITIK
Komunikasi
politik sebagai bidang kajian baru pada mulanya barasal dari beberapa studi, seperti
studi retorika, análisis proganda, studi tentang perubahan sikap, studi tentang
pendapat publik, studi tentang prilaku pemilihan, hubungan pemerintahan dengan
media, dan studi teknik kampanye.
C.
METODE STUDI
KOMUNIKASI POLITIK
Sebagai
suatu studi yang bersifat lintas disiplin, komunikasi politik mengunakan
beberapa metode riset dan teknik dari beberapa bidang studi:
1. Studi Agregat
2. Studi kritis (
Cultural Critism)
3. Studi Analisis (
Content Analysis)
4. Studi Eksperimental
5. Studi Ex Posto Facto
6. Studi Surve
D.
PENDEKATAN KOMUNIKASI POLITIK
Komunikasi
politik merupakan bidang baru yang bersifat interdisipliner yang berusaha
memahami realitas politik sebagai suatu proses komunikasi.
1. Pendekatan proses
2. Pendekatan Agenda
setting
E.
PENGERTIAN KOMUNIKASI DAN POLITIK
Definisi
yang di kemukakkan oleh Ithiel de Soal Pool, bahwa komunikasi adalah pengalihan
informasi untuk memperoleh tangapan. Adapun Shacter (1961) menulis bahwa
“komunikasi merupakan mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan. “definisi Shacter
ini menempatkan komunikasi sebagai unsur kontrol sosial atau untuk mempengaruhi
prilaku, keyakinan, sikap terhadap orang lain. Batasan
lain di kemukakan oleh Carl Hovland, Irving janis, dan Harold Kelly (1953)
mereka menekankan aspek pengaruh dalam mendefenisikan komunikasi, yakni “the process by which an individual (the
communicator) transmit stimuli (ussually verbal) to modify the behavior of
other individuals (the audience).”
Pengertian lain di kemukakan oleh
Weinstein, dikatakannya “politik adalah orientasi tindakan yang diarahkan pada
pemeliharaan dan atau perluasan tindakan lainnya” (Weinstein,1971). Kemudian
nimo berusaha merangkum definisi ‘politik’ ini dalam bukunya political communication and public opinion
in america, yakni sebagai kegiatan
orang secara kolektif yang mengatur prilaku di bawah kondisi konflik sosial.
F. PENGERTIAN
KOMUNIKASI POLITIK
Pengertian Komunikasi Politik
dapat di mengerti dengan menandingkan makna dua konsep komunikasi dan politik.
Jdai komunikasi politik merupakan proses pengalihan pesan, (berupa data,
fakta,informasi,atau citra), yang mengandung suatu mksud atau arti, dari
pengirim kepada penerima yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan
(power) kewenangan (authorit), kehidupan publik (publik life), pemerintahaan (government),
negara (state), konflik dan resolusi ,kebijakan, pengambilan keputusan, dan
pembagian,atau alokasi.
2 BAB2
Komunikator
Politik dan Kepemimpinan Politik
Bagian ini membahas tentang
komponen dalam komunikasi politik, yakni komunikator politik.
A.
KOMUNIKATOR POLITIK
Komunikator Politik dapat di kategorikan dalam tiga tipologi
1. Politikus
2. Komunikator
Profesional
3. Aktivis
B.
JURU BICARA ( SPOKES
PERSON )
Juru
bicara sering kali di samakan dengan petugas humas, padahal keduanya berada.
Juru bicara menjdai komunikator ‘’official’’ atau resmi yang memegang ditunjuk
untuk menyampaikan pesan komunikasi, atau menyaring pernyataan presidenta tau
perdana mentri atau mentri kepada khalayak atau publik dan media masa.
C.
POLITICAL SPIN DAN
SPIN DOCTOR
Teknik
Political spin di lakukan secara cermat dan hati-hati. Teknik spin dyang di
lakukan anta lain: timing atau penggunaan waktu yang efektif dan singkat;
fakta-fakta yang dipresentasikan sangat selektif; pemlihan kata yang sangat
hati-hati dll.
Spin
Doktor ini di butuhkan atau di perlukan dalam pemerintahan sebagai tameng
presiden.
D.
KEPEMIMPINAN POLITIK
DALAM KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA
Kepemimpinan
merupakan salah satu wacanan penting yang selalu dibicarakan dalam kaitan
dengan hampir segala aspek kehidupan manusia.
Satu
kelompok memandang kepemimpinan itu harus berangkat dari- dan dengan sendirinya
tidak bisa dipisahkan dengan—hati/ keyakinan.
1. Kepemimpinan
indonesia
Sejak indonesia
merdeka, secara kategori rakyat dan bangsa ini merasakan empat jenis sistem kemasyarakatan:
eforia kemerdekaan berdaulat, demokrasi terpimpin, orde baru, dan era
revormasi.
2. Kepemimpinan yang
Efektif
3 BAB3
Pesan
dalam komunikasi Politik: Sound Bite, Bahasa, dan Nonverbal
Bab
ini membahas tentang komunikasi verbal dan non verbal yang digunakan dalam
komunikasi politik.
A.
PESAN DALAM
KOMUNIKASI POLITIK
Pesan
dalam komunikasi politik di gunakan dalam praktik sejarahnya sebagai
peluru untuk mempengaruhi atau
memersuasi komunikan atau khalayak yang menjadi sasaran dalam kegiatan komunikasi
politik.
B.
SOUND BITE
Satu
garis kalimat yang diambil dari pidato atau pernyataan yang panjang atau dari
seperangkat teks yang dapat digunakan sebagai indikasi dari pesan yang lebih
besar.
C.
BAHASA HIPERBOLA
POLITIS
Politis
mengunakan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan dan mengekspresikan ide
pikiran dan atau rencana pogramnya.
D.
NONVERBAL DALAM
KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA
Banyak
pihak baru merasa tersengat setelah ada bahasa nonverbal, yaitu kehadiran
jutaan rakyat Aceh dalam acara menuntut referéndum di depan masjid baiturahman
, banda Aceh.
E.
IMPLIKASI DARI
NONVERBAL DALAM KOMUNIKASI POLITIK
Jika
kondisi demikian tetap berlangsung, maka diskrepansi antara semangat demokrasi
dan kopetensi demokrasi akan semakin terpisah.
F.
MEMBANGUN DAN BAHAS
NONVERBAL YANG PRODUKTIF
Sudah
saatnya elit politik dan media masa menyososialisasikan pentingnya komunikasi
verbal sebagai bentuk komunikasi politik yang demokrasi.
G.
PERAN MEDIA MASA
Bagi
media masa, tugas mereka adalah menyosialisasikan pentingnya penyelesaian
politik melalui pembicaraan. Media masa di tuntut secara demokratis memeberikan
liputanya sebagai representasi opini khalayak yang beragam.
4 BAB4
Sosialisasi
Politik dan Partisipasi Politik
Bab ini di fokuskan untuk membahas tentang sosialisasi politik,
pengertian dan jenis,jenis kegiatannya.
A.
BATASAN SOSIALISASI
DAN SOSIALISASI POLITIK
Sosialisasi
politik tidak hanya terjadi pada masa kanak-kanak. Biasanya memang proses sosialisasi itu
berlangsung secara terus-menerus.
Sosialisasi dalam kontes ini disebut Sosialisasi Otoriter, Sosialisasi ekualiter.
B. SOSIALISASI
MASA ANAK-ANAK ( CHILDHOOD SOCIALIZATION )
Sosialisasi politik
memandang dimulai dari masa kecil. Sejak kecil anak-anak sudah di perkenalkan
tentang hak milik, hak untuk meminta sesuatu, dan tidak mengangu hak orang
lain.
C.
SOSIALISASI MASA
DEWASA ( ADULT SOCIALIZATION )
Proses
pembentukan pola prilaku yang di pengaruhi oleh media massa berlanjut pada saat
kita beranjak dewasa. Tidak bisa di pungkiri media massa memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap pembentukan pola prilaku masyarakat,
D.
POLA SOSIALISASI
Kategori sosialisasi berdasarkan pendapatan juga berpengaruh terhadap
pengunaan media.
E.
PARTISIPASI POLITIK
Partisipasi
politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bejuan untuk mempengaruhi
kebijakan politik. Aktivitas berarti prilaku eksternal yang ditampakkan oleh
warga negara melalui tindakan-tindakan voting, petisi, dan sebagainya.
5 BAB5
Informasi
dan Demokrasi
Bab ini membahas tentang peran informasi dalam sistem demokrasi di
amerika dan indonesia.
A.
BELAJAR DARI
PEMILIHAN PRESIDEN BILL CLINTON 1996
Pemilu
di amerika serikat yang dilaksanakan tahun 1996 memberikan pelajaran bagi
akademik di bidang komunikasi politik di dunia. Saat bill Clinton kembali
terpilih sebagai prisiden untuk priode kedua kalinya, dan pemerintahan di
pegang oleh pemerintahaan demokrat.
B.
INFORMASI BUKAN
FAKTOR PENENTU DEMOKRATISASI
Dalam
teori komunikasi disebut oleh Charles Barger bahwa informasi adalah untuk mengurangi
ketidak pastian dalam komunikasi. Dalam konteks ini, informasi tidak lain
hanyalah bahan baku yang akan memunculkan harapan yang nantinya menjelma
menjadi opini publik yang berusaha mewujudkan harapan itu.
C.
PERAN MEDIA DAN
DEMOKRASI DI INDONESIA
Untuk
melihat peran media massa dalam proses ini demokratisasi di indonesia,
pertama-tama perlu kita kaji dahulu sejauh mana proses [enyebaran informasi itu
telah berkembang di negara ini.
Suatu
sistem yang demokrasi memang memerlukan kopetensi demokrasi pada khalayaknya.
Maksudnya ,perlu adanya kemampuan tertentu yang dipunyai warga negara dalam
berdemokrasi.
6 BAB6
Pers dan
Komunikasi Politik di Era Refpormasi
Bab ini membahas tentang peranan pers di indonesia pada masa reformasi
setelah orde baru berhasil di gulingkan oleh rakyat di tahun 1998.
A.
PERS MASSA ORDE BARU
DAN ORDE REFORMASI
Sejak
reformasi digulirkan akhir mei 1998, kebebasan pers telah mengalami
perkembangan yang cukup menarik. Fenomena ini menunjukkan kebenaran asumsi, sensitivitas
suatu pemberitaan sangat tergantung pada kondisi sistem politik di mana negara
itu berada.
B.
MENGATUR KEKUASAAN
BUKAN PERS
Dasar pemikiran tersebut dilatarbelakangi dengan fenomena pers sebagai
industria. Dewasa ini pers tidak lagi sekedar sebagai institusi sosial dan
politik. Pers telah menjadi lahan bisnis dan tempat orang berusaha.
C.
PEMBATASAN TERHADAP
PERS BEBAS
Kebebasan
pers tidak berarti bahwa pers boleh menyebarluaskan fitnah, kabar bohong, dan
kebencian. Kebebasan pers tetap di batasi dengan kebenaran dan kemerdekaan
orang lain.
D.
MAKNA KEBEBASAN PERS
DALAM KOMUNIKASI POLITIK
Dengan
kebebasan pers, pemerintahaan dan rakyat dapat mengetahui berbagai peristiwa
atau realitas yang sedang terjadi, maupun berbagai pendapat dan argument yang
acap kali saling bertentangan.
Kebebasan
pers juga menjamin semakin terpenuhnya hak masyarakat untuk tahu terhadap
berbagai pristiwa yang sedang terjadi.
Jika
kebebasan pers mengalami tekanan, informasi yang muncul di media massa bukan
saja tidak transparan, tetapi juga informasi mengenai fakta-fakta itu menjadi
tidak lengkap.
Pada
masyarakat kebebasan persnya trhambat, rumor sangat lah subur, ketidak bebasan
persa kan memunculkan baik itu rumor yang tidak di sengaja, maupun rumor yang sengaja di ciptakan orang.
7 BAB7
Media
Massa dan Proses Politik
Bab ini membahas tentang peran media massa dalam kegiatan politik di
Amerika.
A.
MEDIA MASSA DALAM
KEHIDUPAN POLITIK NEGARA
Peran
komunikasi massa dalamkehidupan sosial memang sangat luas, tidak saja untuk
kampanye dalam rangka komunikasi politik, tetapi seluruh kehidupan manusia
moderen tidak terlepas dari media massa.
B.
MEDIA MASSA DAN
PROSES POLITIK : SRUDI KASUS PROSES POLITIK DI AMERIKA
Ada
pendapat bahwa media massa televisi khususnya berpengaruh besar bahkan media
itulah yang sebenarnya merupakan proses politik.
Bahkan
secara bercanda sering dikatakan, sekarang televisi telah mengeser pemegang
kedaulatan. Dalam keseharian yang berkuasa adalah presiden.
Pendapat
lain walaupun mengakui peran media massa pada proses politik, namun lebih
percaya pada pengaruh faktor nonmedia sebagai penentu siapa menaang siapa
kalah.
C. BELANJA
IKLAN DAN KAMPANYE POLITIK : KASUS GEORGE BUSH DAN KERRY
Angaran
belanja iklan untuk kampanye yang di keluarkan oleh presiden amerika serikat
George Bush, dan pesaingnya Senator John Kerry mencapai rekor termahal
sepanjang sejarah.
Mengantisipasi
kecurangan dalam kampanye, orang dalam dari partai democrat lebih dini
membentuk media Fund untuk memastikan kedua calon bersaing secara kompetitif di
udara.
8 BAB8
Kekuasaan
Media ( Media Power )
Bab ini membahas tentang kekuatan media massa di Indonesia mempengaruhi
opini public dan politik yang di jalankan oleh institusi media massa di tanah
Air.
A.
PERGESERAN PENGERTIAN
‘POWER’
‘’Power tends to corrupt but absolute power corrupts
absolutely’’ demikian istilah lama yang di kemukakan oleh John Emerich Edward
Dahberg First Baron Acto 1887 di Inggris. Menurut tokoh yang dikenal dengan
lord Actton, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya,
apalagi kalau kekuasaan itu absolute pasti akan di salahgunakan.
B. MEDIA DAN
MASYARAKAT
Melihat
media massa sebagi forum untuk mempersentasikan berbagai informasi dan ide-ide
kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadi tangapan dan umpan balik.
C. KETIKA MEDIA
MEMILIKI POWER
Salah
satu bentuk media massa yang paling dominan sekarang, tetapi sekaligus memiliki
kekhasan adalah media penyiaran, khususnya televisi.
Di era demokrasi
liberal seperti sekarang. Media penyiaran tidak cukup di pandang hanya sebagai
kekuatan civil socity yang harus dijamin kebebasannya, namun harus juga di
lihat sebagai kekuatan kapitalis, bahkan politik elit tertentu.
9 BAB9
Hakikat
Kebebasan Pers dan Penguatan Demokrasi
Bab ini membahas tentang kebebasan pers dalam proses demokrasi di tanah
air untuk menjelaskan proses terbentuknya nasionalisme di indonesia.
A.
HAKIKAT KEBEBASAN
PERS
Kebebasan
pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan
kebebasan pers, media massa di mungkinkan utuk menyampaikan beragam informasi,
sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam
demokrasi .
B.
NASIONALISME DAN
PROFESIONALISME PERS
Untuk
itu, perlu di kembalikan pada hakikat utama persa tau media massa. Tugas utama
pers adalah melakukan jurnalistik, yaitu mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan
berita. Dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
Jadi nasionalisme bagi wartawan
dan media massa adalah mewujudkan profesional dalam kerja atau fungsi
jurnalisme mereka.
Sayangnya,
prefesionalisme mewujudkan pemberitaan yang objektif, masih mengalami banyak
hambatan. Banyak wartawan dan media yang tak paham terhadap makna objektivitas.
10 BAB10
Politik dan Budaya popular
Bab ini membahas tentang keterkaitan akan politik dan budaya popular di
media massa.
A.
BUDAYA POPULER
Budaya
popular adalah seperangkat ide, perspektif, sikap, gambaran dan fenomena lain,
yang menurut konsensus umum berada dalam lingkaran mainstrem ( arus utama) dari
budaya yang ada.
B. POLITIK
DALAM BUDAYA POPULER
Media dan budaya popular yang disajikan sebagai
komoditas kapitalis, pada akhirnya membangun naratif-naratif budaya popular
bagi politik tanah air.
11 BAB11
Ekonomi Politik Media dan Kepemilikan Media
Bab ini membahas tentang pengertian ekonomi politik media dan hakikatnya
serta kepemilikan media.
A.
HAKIKAT EKONOMI
POLITIK MEDIA
Sistem
media mempunyai korelasi terhadap system sosial politik yang berlaku di negara
di mana media beroprasi. Kendali politik dan ekonomi ( baca:pasar) selalu
menjadi faktor signifikan yang berpengaruh terhadap operasi media.
B.
EKONOMI POLITIK
MEDIA: DARI PANDANGAN KLASIK KE KRITIS
Pada
perkembangannya, teori klasik tentang ekonomi politik mengalami pemekaran dan
variasi perkembannganya. Srudi ekonomi politik media adalah kajian yang
memfokuskan perhatiannya pada penyebab dan konsekuensi ekonomi.
C.
KEPEMILIKAN MEDIA (
MEDIA OWNERSHIP )
Peter
Golding dan Graham Murdock (2000), yang dikenal sebagai teoritis ekonomi
politik media, melihat secara berbeda, yang berperan sebagai mesin bisnis
pencari keuntungan.
D.
KEPEMILIKAN MEDIA DI
INDONESIA
Setelah UU Penyiaran No 32/2002 diberlakukan, ada tiga kategori bisnis
media massa yang diakui oleh pemerintah, yakni media swasta nacional, media
publik, media local, dan media komunitas.
E.
POLITIK PEMERINTAHAAN
TELEVISI SWASTA ; CONTOH KONFLIK KEPENTINGAN KEPEMILIKAN MEDIA TERHADAP POLITIK
Diantara
semua naskah televisi, verita adalah yang paling di control, langsung dari
jakarta. Meniru regulasi pada stasiun radio swasta, para jurnalis televisi
swasta tidak hanya dilarang memproduksi berita, tetapi juga wajib me-relay
diaran TVRI di jakarta.
Dan
pada saat kerusuhan mei, liputan 6 adalah televisi pertama yang menyiarkan
bagaimana kejadian penjarahan, tetapi polisi tidak dapat berbuat apapun.
Liputan 6 menunjukkan keberanian dalam mengungkap beberapa hal secara apa
adannya.
12 BAB12
Komunikasi Politik dan Gander
Bab ini membahas tentang pengertian studi gender dalam komunikasi
politik.
A.
KONDISI PEREMPUAN
DALAM DUNIA POLITIK
Politik
identik dengan laki-laki. Mitos yang berkembang di masyarakat, perempuan tidak
boleh bermain dan berkiprah di ranah politik.
Usaha
untuk memperjuangkan jumlah perempuan duduk di lembaga parlemen dan
pemerintahaan, dilakukan agar keterwakilan
jumlah dan suara perempuan seimbang dalam lembaga negara ini.
Kondisi
ini dipicu oleh kuranngya suara perempuan yang terlibat dalam dunia politik
untuk bersuara, atau dengan kata lain mempunyai kemampuan komunikasi politik
yang kurang.
B.
BUDAYA POLITIK BAGI
KAUM PEREMPUAN (FAMALE POLITICAL CULTURE)
Budaya
politik terhadap eksistensi perempuan di ranah politik selama ini belum memberikan diskursus yang positif. Ini karena
posisi dan peran tradicional perempuan di ranah dosmetik lebih megedepan
dibandingkan kedudukan dan posisi perempuan di ranah publik apalagi dibidang
politik.
C.
KOMUNIKASI POLITIK
PEREMPUAN
Para
perempuan calon legislatif, mauoun yang sudah menjadi angota, sekaligus para
kepala pemerintahaan daerah, masih kurang mampu dan bisa memanfaatkan peran
khalayak politik mereka yang perempuan.
D.
GAMBARAN POLITISI
PEREMPUAN DALAM MEDIA
Seperti
yang telah dijelaskan pada bagian di atas, berbagai studi yang dilakukan di
amerika dan di indonesia sendiri ( lihat Netty kurniasih, 2010), menunjukkan
bahwa persoalan gender dan komunikasi politik adalah persoalaan serius. Masih
banyak liputan media massa yang tidak memberikan keuntungan bagi kaum perempuan
yang terlibat dalam kepemimpinan politik.
13 BAB13
Etika Media
(Media Ethics): Peran Media dalam Pilkada Indonesia
Bab ini membahas tentang peran dan keterlibatan media massa dalam
meliput kegiatan pemilukada di daerah0daerah.
A.
OBJEKTIVITAS MEDIA
DALAM PILKADA
Dari
penjelasan McChesney ada dua hal yang bisa di garis bawahi dari persoalan
sistem media dan demokratisasi di era neoliberalisme global ini.
Pertama
institusi
media pada hakikatnya lebih memikirkan kepentingan ekonomi atau komersialisasi
daripada kepentingan politik.
Kedua karena alasan kepentingan untuk
memperoleh keuntungan komersial yang sebesar-besarnya, maka sistem media tidak
berpihak secara langsung pada hakikat pendidikan moral dan pendidikan politik
yang seharusnya melekat pada sistem media.
B.
PERAN MEDIA DALAM
PILKADA
Ada
tiga fungsi media massa yang melekat dalam pekerjaan mereka,yaitu memberikan
informasi, memebrikan pendidikan, dan menghibur masyarakat.
Dalam
pelaksanaan pilkada beberapa tahun terakhir ini, media massa di indonesia juga
diharapkan memliki peran cukup besar terhadap political empowerment terhadap
warga negara di berbagai daerah.
C.
MENGAWASI KEMUNGKINAN
PENYIMPANGAN
Dalam
pelksanaan pilkada, ada banyak sekali kemungkinan persoalaan. Kekhawatiran dan
ketidakpercayaan terhadap lembaga pelaksanaan, bisa memunculkan ketidak puasaan
bahkan persangka-persangka yang ujng-ujungnya bisa memunculkan banyak masalah,
yang puncaknya adalah penolakan terhadap hasil pilkada.
D.
IRONI KONDISI IDEAL
VERSUS KENYATAAN
Salah satu poin yang harus di
perhatikan untuk melakukan civic education
Ideal nya wartawan
mempelajari seluruh ketentuan pilkada. Agar media bias ikut melakukan
pendidikan politik dan pengawasan. Ironinya, hingga sekarang masih banyak
wartawan dan media yang tidak paham ketentuan dan aturan pilkada, atau bahkan
tidak menghiraukan aturan-aturan tersebut.
14 BAB14
Perang,Jurnalisme
dan Komunikasi Politik
Bab ini membahas
tentang peran media dalam situasi konflik perang dan terorisme di dunia.
A.
PERANG DAN JOURNALISM
OF ATTACHMENT
Dalam
konteks ini, media massa dihadapkan pada pristiwa, kekuatan militer yang sangat
besar, yang serba cangih dengan peralatan lengkap dan didukung finansial yang
kuat, sedang melakukan gempuran kepada negara, miskin yang sudah diembargo
selama 12 tahun.
B.
PERANG, MEDIA, DAN
KONSTRUKSI MEMORI KOLEKTIF
Menurut
para sejarah, abad ke 20 adalah abad peperangan. Mulai dari peraang dunia,
dilanjut perang Vietnam dan perang teluk pada akhir abad ke 20 di lanjkutkan
dengan konflik-konflik persenjataan yang membangkitkan peristiwa perang di abad
ke 21.
15 BAB15
Komunikasi
Politik Internasional dan Sistem Informasi Negara-negara di Dunia
Bab ini membahas tentang globalisasi dan komunikasi politik serta
trennya di negara-negara di dunia.
A.
PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN GLOBALISASI
Perkembangan
teknologi telah mengubah dunia. Dahulu tak ada orang membayangkan, dunia yang
begitu luas akan menjadi desa global.
Semakin nyata perkembangan teknologi komunikasi secara signifikan
berimbas keberbagai sector, salah satunya dunia perdagangan.
B.
RUMOR DAN INFORMASI
DALAM KONTEKS KOMUNIKASI INTERNASIONAL
Munculnya
rumor baik itu yang berkaitan dengan kondisi politik, ekonomi, maupun persoalan
sosial, tidak hanya muncul dan berpengaruh terhadap perdagangan uang, tetapi
juga berbagai aspek lain.
C.
SISTEM PELAYANAN INFORMASI AMERIKA SERIKAT
Pemerintahan
Amerika Serikat yang moderen dan demokratis, telah lama menerapkan manajemen
government public relations secara profesional. Mereka memiliki dinas
penerangan atau perss office, yang juga bertindak sebagai juru bicara
pemerintah.
D.
SISTEM PELAYANAN
INFORMASI INGGRIS
Di
pemerintahan ingris ada banyak pegawai yang punya kemampuan bagus di bidang
public relations dan dalam mengirim informasi mereka ini adalah orang-orang
yang berpengalaman dan menguasai sistem interaksi antara pemerintah dan media
massa.
E.
SISTEM PELAYANAN
INFORMASI AUSTRALIA
Untuk
pelayan informasi luar negri, Australia mengandalkan kantor kedutaan dan
konsultan. Negara ini tidak mempunyai lembaga khusus seperti British
Council.
F.
SISTEM PELAYANAN
INFORMASI JEPANG
Bagi pemerintahaan
jepang, untuk menjaga citra negaranya di luar negri, pertama kali yang harus di
benahi dan menjadi perhatian mereka adalah bagai mana menjaga citra kami di
dalam negri.
G.
SISTEM PELAYANAN
INFORMASI DI CINA
Sistem di cina utuk
menjaga image terutama untuk iklim investasi adalah menerapkan pelayanan yang
efektif dan efesien, dengan sistem yang terpadu, terkordinasi dan prosedur yang
sederhana.
16 BAB16
Humas
Pemerintah di Era Demokrasi
Bab ini membahas tentang pemerintahaan humas kelembagaan pemerintahaan
dan karakterristiknya.
A.
MENGELOLA INFORMASI
PUBLIK
Dalam
era moderen dan kebebasan informasi seperti sekarang ini persaingan antara
media menjadi semakin ketat, barbagai elemen sosial saling bersaing memperebut
pemerintahan publik. Dalam kondisi demikian, kalangan media menjadi semakin
selektif dalam menempatkan isi medianya.
B.
GOVERNMENT PUBLIC
RELATIONS
Sebuah
contoh teoritikal tentang government public relations yg di terapkan secara
empiris bisa di lihat dan di pelajari dari apa yang sudah dilakukan negara maju
seperti Amerika Serikat.
1. Communicator
apporoach
2. An Audience Centered
Approach
C.
INTERNATIONAL PUBLIC
RELATIONS
Dewasa
ini pemerintahan barbagai negara tidak cukup hanya bekerja membangun dan menata
ekonominya. Konvergensi public diplomancy dan public relations mensyaratkan
bahwa semua komponen bangsa terutama pemerintahan harus berfikir jauh kedepan,
dan menyadari semua aspek itu saling berkaitan.
D. GOVERNMENT
PUBLIC RELATIONS DI BEBERAPA NEGARA
Hamper sebagian besar
Negara maju menempatkan ‘’ komunikasi’’ sebagai sebuah frnomena yang sangat
penting. Biasanya mereka memiliki lembaga yang bertangung jawab terhadap
komunikasi, agar komunikasi antar rakyat dan pemerintah bisa berjalan lancar,
termasuk pula dengan publik di luar negri.
E.
STRATEGI MENJAGA
REPUTASI PEMERINTAH
Salah
satu tugas utama humas adalah pada saat terjadinya crisis komunikasi. Setiap
petugas humas dituntut jauh hari sebelumnya telah mempersiapkan apa yang di
sebut suatu manajemen komunikasi untuk menangani crisis.
Ketika
terjadi kerisis komunikasi tersebut petugas humas mempunyai tangung jawab yang
sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan.
EmoticonEmoticon